dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali. Rincian SPP-LS; d. dibawah ini adalah lampiran spp-gup isi yang bersumber dari dana phln, kecuali

000. . Dalam PMK dimaksud syarat pengajuan TUP adalah digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak. Dokumen/lampiran SPP-GUP nihil sama dengan SPP-GUP (revolving) KEMENTERIAN KEUANGAN RI DEFINISI 'PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari Diketahui UP suatu kantor/satker berjumlah Rp100 juta, maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut SPM-LS, adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka. 14. a. 2) Keperluan yang menurut ketentuan yang berlaku tidak dilakukan dengan pembayaran langsung. Selanjutnya DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi. Adapun dasar hukum. penyediaan uang persediaan (UP) untuk DIPA yang bersumber dari dana PHLN, juga mengikuti ketentuan yang diatur sebagai. Penundaan Penyaluran Dana Desa ke RKD Terkait penundaan penyaluran Dana Desa 16ke RKD diatur sebagai berikut :SPM-GUP dapat dilakukan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai. 14. 000. Lampiran SPP-LS Pengadaan barang/jasa 1) Pembayaran SPP-LS Uang Muka dengan bukti perjanjianDalam Lampiran Pedoman Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan: 1. ketentuan dalam peraturan dibawah ini. Surat Setorab Bukan Pajak (SSBP) yang sudah dilegalisasi oleh KPPN. a. . Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh bendahara BLU meliputi hal berikut Kecuali. Pengertian Pancasila. Bendahara Pengeluaran melakukan Pembayaran dari uang persediaan yangPejabat Penandatangan SPM (PPSPM) memiliki peran yang sangat penting sesuai dengan kewenangannya dalam menerbitkan SPM yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. 000. Ketentuan pengajuan dan dokumen lampiran yang dipersyaratkan pada SPP DIPA PNBP tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bacalah isi setiap materi modul dengan teliti. . UP adalah Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran 3. ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian . a. SPM-GUP Nihil adalah surat perintah. Ketentuan mengenai pengawasan UP oleh KPPN adalah sebagai berikut, kecuali. 23. 3 b) Pengajuan Initial Deposit Pengajuan initial deposit (dana awal) dilakukan setelah pinjaman terkait memiliki nomor rekening khusus di Kantor Pusat Bank Indonesia. 0000. Dibawah ini kelengkapan Perubahan UP yang harus dilampirkan sebelum SPP diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah…. dalam negeri; dan : b. 26. Jelaskan persyaratan penarikan Tambahan UP dari DIPA yang bersumber dari PHLN! 5. 05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/Pemungutan clan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Benclahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah diatur ketentuan mengenai. 000. 19. Anda mungkin juga menyukai. 999. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 6 Perhitungan Penggantian UP Isi Penggantian (GUP) Isi, merupakan dana UP yang diisi kembali (revolving) dari KPPN selaku Kuasa BUN, kepada rekening. Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP). 3. 524111 3. NOMOR 154/PMK. sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana. (4) Rencana pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, disusun sesuai dengan format huruf B tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. e. Pasal 14 (1) 1. Adapun format SPP sebagaimana lampiran permendagri. Tambahan UP 2. SPP-GUP minimal sebesar Rp75. Modul ini dibagi menjadi lima bagian yaitu (1) Konsepsi Dasar Pendapatan Negara dan Belanja Negara, (2) Dokumen. Ketentuan pengajuan dan dokumen lampiran yang dipersyaratkan pada SPP DIPA PNBP tersebut adalah sebagai berikut: 1. 08/2012 Jo. Surat pengantar SPP-LS; b. 9. Kepala Kantor. Persediaan Nihil yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban UP. Pengajuan Permohonan TUP. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan. 3) SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan), terdiri: a) SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan) Isi Dalam pengajuan SPP-GUP Isi (yang berasal dari pertanggungjawaban UP) ini, dokumen kelengkapan adalah sebagai berikut: (1) Formulir SPP; (2) Kuitansi/tanda bukti pembayaran; (3) SPTB; (4) Fotokopi faktur pajak; (5) Fotokopi Surat Setoran Pajak. 5. 05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang; PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN. 5. orang tua c. 190/PMK/ d. 6. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh. Seluruh bukti pembayaran yang berasal dari dana UP, diajukan dalam SPP GUP Isi/Revolving. 8. 000,-) PPTK Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai tugas : Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses pengajuan SPP-LS. 3. Sebutkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN, dan bagaimana proses pembayaran kepada yang. (2) Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali pejabat pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa penggunaan barang. hati nurani d. 2. ditambahkan kolom Nama dan Nomor Rekening Pihak. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten / kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan. 000. Dokumen ini berguna bagi para bendahara. Surat Pernyataan PPK b. Dasar Hukum. answer choices. 000. 2. - Semua peraturan yang mengatur mekanisme. 4. Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari penghasilannya. PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA. . 000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) maka pernyataan dibawah ini yang benar adalah. 18. 07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. 7); e. - Peraturan Dirjen Perbendaharaan tanggal 1. Marked Answer : SPTB. Played 0 times. SPM-GUP adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang telah dipakai. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENARIKAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI. Pertanggungjawaban dan penggantian dana Rupiah Murni atas SP2D- UP/TUP, dilakukan dengan penerbitan SPP-GUP/GUP Nihil/PTUP, SPM- GUP/GUP Nihil/PTUP, dan SP2D. SPP GUP Isi b. Dana awal ini diajukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPBN kepada Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (lender). SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP yang diterima. Desember. Pengajuan SPP UP, GU, dan TU dilampiri dengan daftar. Modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Dilarang memperjualbelikan modul ini dengan harga melebihi. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. 9. Play this game to review Other. memiliki kualifikasi usaha. Rincian Penggunaan Dana selama satu bulan Surat Pernyataan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Nihil, yang selanjutnya disebut SPP-GUP Nihil, adalah dokumen permintaan pembayaran yang dibuat/diterbitkan oleh PPK yang digunakan sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan TUP dan UP pada tahun anggaran dan akhir tahun anggaran. 18. tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; uang yang diterima dari Pemberi Hibah digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran keluaran kegiatan satuan kerja penerima Hibah, atau digunakan untuk mendukung penanggulangan keadaan darurat. a. pada lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Jelaskan besaran UP Normal yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran untuk DIPA yang bersumber dari PHLN! 4. 000,00 000. 14. Leave a Comment / By syncore / November 27, 2020. SPM-GUP KKP. 05/2012) 4. adalah…. Pelaksanaan. UU No. 25. 999,- dan materai Rp. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang bersumber dari. 1 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Mekanisme Pencairan Reksus dan Prosedur Refund PHLN di KPPN Oleh: SYAIFUL Kasubdit Rekening Pinjaman dan Hibah Direktorat Pengelolaan Kas Negara DJPBN Kementerian Keuangan. Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang. 05/2018 Perubahan atas PMK 190/PMK. 10. Di bawah ini kelengkapan SPP-GUP Tunai yang harus dilampirkan sebelum diajukan ke penguji tagihan/penerbit SPM adalah. . Rincian RPD 2. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat penandatangan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA. September 2005 No. 524111 d. pembayaran UP/PUP/TUP/GUP dana DIPA yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN). Tambahan Soal Khusus Satker BLU. Jumlah total SPP atau SPM-GUP Isi, minimal harus 50% dari UP Normal atau Perubahan UP. MP = (PPP x JS) – JPS. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. (2) PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/PTUP/GUP/GUP Nihil/LS beserta ADK SPM kepada KPPN dengan dilampiri: a. Surat permintaan koreksi tersebut wajib dilampirkan dengan: 1. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 000. Untuk UP KKP maka diterbitkan SPM GUP KKP : Pertanggungjawaban atas UP KKP. 1st grade . 190/PMK. Bagikan artikel ini: Pengetahuan yang tercantum di KEMENKEUPEDIA merupakan penerapan dari produk hukum dan dapat dijadikan sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. 1. Download PDF. Batas waktu penyampaian SPM GUP Tunai adalah 1 bulan (30 hari kalender) setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. Batas Pengajuan SPP di Bagian Keuangan OK OK. SPM dapat diterbitkan jika: a) Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia; b) Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai peraturan perundangundangan. • UU No. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang Apabila SPP-GUP nihil tidak diajukan, maka Bendahara Pengeluaran dianggap masih menyimpan dana UP/TUP. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 180/PMK. a. Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian uang. 400. 13. Download PDF. 1. Dana Pengelolaan Kas c. Selanjutnya DJA mengajukan Aplikasi Penarikan Dana (APD) kepada pemberi pinjaman/hibah dengan dilampiri SPM-PP. – Dokumen/lampiran SPP-GUP nihil sama dengan SPP-GUP. 0000. Perbendaharaan c. Bendahara Pengeluaran c. Pengajuan SPM-GUP Isi yang lebih lambat dari periode bulanan secara berulang, akan berakibat pada penumpukan realisasi belanja pada akhir tahun anggaran. Rekening Escrow adalah rekening penampungan uang pada Bank yang sudah terdaftar di DANA, yang semata- mata digunakan untuk pemanfaatan fitur DANA. a. Preview this quiz on Quizizz. Pejabat Pengujian SPP dan Penerbitan SPM adalah Pejabat yang melakukan pengujian Play this game to review Other. 000,00. 000,00 b. a. Total Marks : 5MARKS OBTAINED 5. Pembuat Komitmen (PPK), yang berisi pertanggungjawaban dan permintaan kembali. untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan. Penggantian UP (SPM-GUP) dapat dilakukan jika dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% ( lima puluh persen ). Setelah itu, maka kita akan melalukan input, dengan catatan pengesahan juga harus dibuat. mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan yang berasal dari PHLN dengan cara penarikan Reksus. 21. 2 Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPBN, KEMKEU RI Overview. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui: 1. c. Perbendaharaan c.